Oleh: Eko P
medaninside.com, Wellington – Parlemen Selandia Baru meloloskan UU Kepemilikan Senjata yang lebih ketat pasca pembantaian muslim di Christchurch. Sejak saat itu, penggunaan senjata semi otomatis dan juga pembelian kembali senjata dilarang
Dalam sebulan terakhir, ribuan senjata api telah diserahkan kembali ke pemerintah Selandia Baru untuk dimusnahkan menyusul peristiwa itu. Dalam peristiwa penyerangan terhadap dua masjid tersebut di bulan Maret, 51 orang tewas, dan 49 luka-luka ketika seorang pria bersenjata melepaskan tembakan dengan senjata semi otomatis.
Sebulan lalu, lokasi pengumpulan senjata yang dilakukan terbuka untuk publik dilakukan di Christchurch hanya beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Polisi Selandia Baru mengatakan kepada ABC bahwa dalam program pengembalian senjata dalam satu bulan terakhir, lebih dari 8 ribu senjata dan 33 ribu bagian dari senjata dikembalikan.
Atas pengembalian itu sekitar $NZD 17 juta atau sekitar Rp 17 miliar sudah dibayarkan. Wakil Kepala Polisi Selandia Baru Mike Clement mengatakan dia puas dengan perkembangan sejauh ini.
“Kami memperkirakan, berdasarkan apa yang sudah terjadi dalam program yang sama di Australia di tahun 1990-an, akan terlihat adanya pengembalian besar di awal, kemudian menurun di tengah dan peningkatan lagi di bagian akhir.” kata Clement.
“Pada awalnya, banyak orang tidak senang dan tidak melihat perlunya hukum diubah. Tetapi saya kira orang menyambut keputusan ini dan inilah arah yang sedang dituju oleh Selandia Baru,”ujarnya
Pihak berwenang di Selandia Baru berharap skema ini sama suksesnya seperti yang pernah dilakukan di Australia menyusul peristiwa pembunuhan massal di Port Arthur 23 tahun lalu dimana kemudian sekitar 700 ribu senjata dikembalikan dan dihancurkan. Total kompensasi keseluruhan adalah sekitar $NZD 207 juta.
Menjelang pengembalian pertama di Christchurch bulan lalu, Nicole McKee dari Dewan Pemilik Senjata Berlisensi (COLFO) mengatakan kepada ABC bahwa para pemilik senjata yang sah ini tidak diajak berkonsultasi mengenai perubahan hukum.
“Ada 250 ribu anggota kami di Selandia Baru, dan kalau ditambah dengan anggota keluarga mereka jumlahnya bisa mencapai 1 juta, jadi kami wajib didengarkan.” kata McKee bulan Juli lalu.
“Kami kebanyakan tinggal di daerah pedesaan dan menggunakan senjata untuk mengusir hama dan banyak yang perlu menggunakan senjata untuk mencari nafkah,” lanjutnya.
COLFO sudah meluncurkan program pendanaan publik yang akan digunakan untuk mencari bantuan hukum dan akan membawa kasus ke pengadilan bila mereka tetap tidak diajak berkonsultasi.
“Kami tidak puas dengan tawaran kompensasi dari pemerintah. Tidak adil dan tidak masuk akal,” jelas McKee.
Masa pengembalian senjata ini masih lima bulan lagi, dimana mereka yang mengembalikan tidak akan dijatuhi hukuman selama masa tersebut. Setelah masa pengampunan berakhir, kepemilikan senjata terlarang bisa dikenai hukuman maksimal lima tahun penjara. Seluruh senjata yang dikembalikan ini akan dimusnahkan.(Far/EP/Abc)
