Dibajak dan dimonetisasi pihak lain, pendapatan musikus dari royalti berkurang

Sosialisasi Anti Pembajakan di toko DVD di Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Sosialisasi Anti Pembajakan di toko DVD di Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Supaya Dapur Musisi akan terus mengepul

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan hilangnya pendapatan para musisi. Pengaturan manajemen royalti telah dipercepat untuk membantu mereka dalam mengamankan hak-hak mereka.

Freddy Harris, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, rutin dikunjungi dan dihubungi musisi Indonesia selama pandemi Covid-19. Mereka mendesak lembaga yang dipimpinnya untuk mempercepat rencana pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dibawakan secara komersial. Pasalnya, pendapatan musisi terpuruk akibat pandemi. Royalti dimaksudkan untuk mengurangi sebagian asap dapur mereka.

Sayangnya, pendapatan royalti tidak bisa maksimal. Orang lain telah menghasilkan uang dari karya mereka, tetapi musisi sering tidak menerima kompensasi yang memadai untuk pekerjaan mereka. “Masih banyak kekhawatiran soal pembajakan,” kata Freddy saat jumpa pers online, Jumat 16 April 2021. Itu sebabnya pemerintah meningkatkan upayanya mencari alternatif bagi musisi-musisi tersebut. Memang, kata Freddy, persoalan ini tidak masuk dalam program prioritas direktoratnya untuk 2017-2022. “Tujuannya adalah untuk sepenuhnya merestrukturisasi perusahaan mulai tahun 2022 untuk berkonsentrasi secara eksklusif padanya.”

Royalti musik memang sudah diatur sejak 1990-an dan telah disempurnakan dengan UU Hak Cipta 2012. Kini, penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Maret lalu memuat undang-undang yang lebih detail. Misalnya tarif royalti dan proses penagihan royalti, lanjutnya.

Ilustrasi album musik

Namun, artis bukanlah satu-satunya yang mengeluh. Pengusaha film yang ditampar dengan persyaratan royalti juga berteriak. Persoalannya, beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) – organisasi yang menangani royalti musisi – mendekati mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian tersendiri, karena mereka sudah membayar ke rekening Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dibentuk pemerintah. “Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa tata kelola terkontrol.”

Tidak hanya regulasi yang disiapkan, pemerintah juga telah menetapkan mekanisme untuk memfasilitasi pengaturan pengelolaan royalti. Misalnya, tahun ini didirikan pusat data musik Indonesia. Sistem informasi lagu dan musik ditempatkan di pusat data ini. Dengan demikian, penulis dan pemegang hak cipta suatu karya dapat diidentifikasi dengan jelas. “Dengan demikian, royalti dapat didistribusikan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada pemegang hak cipta.”

Menurut Freddy, banyak seniman dan pemegang hak cipta yang mengalami nasib buruk meski karyanya dipentaskan secara luas. “

Misalnya, Benny Pandjaitan dari Panbers. Lagunya kemungkinan akan diputar setiap hari di tempat karaoke dan kafe. Namun, ia tidak memperoleh keistimewaan penuh hingga akhir hayatnya. ”Menurut catatan Freddy, setidaknya ada 16 juta artis dan musisi di Indonesia yang nasibnya harus diperhatikan.

Freddy tidak mempermasalahkan bahwa seniman tertentu merasa tidak perlu menahan royalti agar karyanya bisa dibawakan oleh siapa pun, di mana pun. “Namun, ini tidak berarti bahwa artis dan produser lain harus ditangani dengan cara yang sama. Karena setiap pekerjaan memiliki hak ekonomi dan moral.”

Marulam J. Hutauruk, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), menjelaskan Kamis pekan lalu saat diskusi tentang royalti musik di kanal YouTube Sahabat Seni Nusantara bahwa ketika pengusaha membayar royalti, mereka akan diberikan semacam logsheet untuk merekam lagu. dimainkan di tempat mereka. “Nantinya akan terjalin komunikasi antara LMKN dengan pengusaha tempat hiburan,” ujarnya.

Candra Darusman

Laju tidak ditentukan oleh lagu yang sedang diputar, tetapi oleh faktor penghitungan. Misalnya, kapasitas hotel ditentukan oleh jumlah kamar, kapasitas restoran atau kafe ditentukan oleh jumlah tempat duduk, dan lain sebagainya. “Menurut Marulam, pengukuran tersebut menghasilkan variasi besaran biaya yang akan diterima pengusaha. membayar.

Bisnis yang mengandalkan musik sebagai latar belakang akan membayar royalti lebih sedikit daripada pengusaha yang mengoperasikan fasilitas hiburan seperti karaoke atau festival musik, di mana pemutaran musik adalah produk utama mereka. Marulam juga menegaskan, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti adalah pengusaha, bukan pengisi acara di tempat hiburan tersebut.

Candra Darusman, musisi senior yang juga menjadi penasehat LMKN, menjelaskan bahwa pengusaha membayar tarif royalti dalam bentuk license kit. “Misalnya, pengusaha hotel dengan satu sampai lima puluh kamar harus membayar kurang lebih Rp 2 juta per tahun. Setelah mendapat sertifikat, ia bebas menyanyikan lagu apa pun yang diinginkannya selama satu tahun penuh,” jelas Candra.

Candra juga memberikan keringanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah “Jadi, pengusaha kecil tidak perlu khawatir dengan undang-undang baru ini.” Beberapa pengusaha telah memberikan kompensasi, tetapi banyak juga yang belum. Undang-undang ini berupaya untuk meningkatkan alokasi royalti dan keadilan, memastikan bahwa royalti dibebankan kepada pihak yang pekerjaannya dieksploitasi secara komersial. “

Exit mobile version