Berita terbaru Pppk untuk tenaga kependidikan, non dan guru honorer

Ilustrasi guru mengajar

Ilustrasi guru mengajar

Solusi Dilema Rekrutmen Sejuta Guru PPPK

Pemerintah mengharapkan rekrutmen 1 juta guru PPPK dapat memberikan kepastian dalam menetapkan persyaratan kelulusan guru honorer, seperti mengukur masa kerja.

Inisiatif pemerintah untuk mempekerjakan 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) patut diapresiasi oleh mereka yang berpikir untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas tinggi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengajukan gagasan / strategi peningkatan angka kelulusan guru honorer yang kemudian perlu “dipertahankan” dalam rangka melaksanakan / melaksanakan “pengelolaan” guru PPPK, dengan cara:

Meski penegasan diberikan saat menentukan persyaratan kelulusan bagi guru honorer, seperti saat mengukur lamanya masa kerja yang diwajibkan oleh forum guru honorer (Kompas, 12 Maret 2021), jauh lebih penting memberikan penegasan tambahan bagi guru honorer pemegang sertifikasi, khususnya. guru honorer. Ada jenis disabilitas lain yang juga disertifikasi.

Jika tidak ada anggaran yang tersedia untuk memasukkan “tunjangan” bagi guru PPPK, ini dapat dicapai dengan merampingkan pengeluaran anggaran “rutin” dengan mengurangi jumlah Tunjangan Perbaikan Pendapatan (TPP) yang dibebankan kepada pejabat dan semua pegawai negeri sipil saat ini.

Cara lain untuk menghemat uang untuk biaya perjalanan dinas adalah dengan mengurangi jumlah karyawan yang bepergian ke Instansi Pusat atau Instansi Regional lainnya.

Guru Penggerak Indonesia Maju

Sebuah undang-undang telah diberlakukan yang melarang transfer guru PPPK antar sekolah, dan PPK yang setuju untuk mentransfer guru PPPK karena alasan apa pun menghadapi konsekuensi yang berat.

Peraturan ini penting untuk mencegah terulangnya migrasi guru dari daerah pedesaan, terluar, dan tertinggal ke perkotaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi dasar atau memperkuat penolakan PPK Daerah untuk mengabulkan permohonan relokasi meskipun terkena dampak / paksaan dari faktor “tangan tak terlihat”.

PPK daerah bertugas mengembangkan kebijakan daerah yang memberikan insentif tambahan (tunjangan mahal) bagi guru PPPK yang mengajar di daerah terpencil, terluar dan sepenuhnya di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Jika tidak bisa diikutsertakan dalam rekrutmen 1 juta guru PPPK, Kementerian Agama akan segera memulai perencanaan pengadaan secara komprehensif pada tahun 2022.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program rekrutmen guru 1 juta PPPK, diperlukan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, antara lain sebagai berikut: Gubernur, Bupati, dan Walikota akan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pemberian “tunjangan” bagi guru PPPK , anggaran pelaksanaan seleksi, dan dana lainnya.

Guru honorer segera mulai mengumpulkan referensi untuk memenuhi ambang batas kelulusan karena dianggap lulus seleksi; Anggota masyarakat baik DPR RI / DPRD, DPD RI, PGRI, dan semua organisasi profesi lain yang bergerak di bidang pendidikan, serta forum tenaga honorer guru di setiap provinsi bahkan di setiap keuskupan. ()

Exit mobile version