Perlindungan Pembela Lingkungan dan Prinsip Anti-SLAPP
Warga yang memperjuangkan lingkungan hidup memiliki dasar perlindungan dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini dikenal sebagai anti-SLAPP: perlindungan terhadap penggunaan proses hukum untuk membungkam partisipasi publik.
Dasar dan batas perlindungan
Ulasan JDIH Mahkamah Agung menjelaskan hubungan prinsip tersebut dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. Penerapannya dalam perkara tetap memerlukan penilaian atas fakta dan konteks. Artikel ini tidak menjanjikan kekebalan hukum untuk setiap tindakan atau tuduhan.
Memisahkan pengamatan dan dugaan
Air berubah warna adalah pengamatan. Menetapkan perusahaan tertentu sebagai penyebab pencemaran memerlukan bukti tambahan. Catatan waktu, lokasi, foto yang diperoleh secara sah, dan dokumen relevan membantu pihak berwenang memeriksa laporan.
Menyiapkan laporan yang dapat diperiksa
- Tulis kronologi tanpa mengubah atau melebihkan bukti.
- Pisahkan apa yang dilihat sendiri dari informasi pihak lain.
- Simpan sumber asli dan catat ketidakpastian.
- Periksa kanal instansi lingkungan yang berwenang; mintalah pendampingan hukum untuk perkara atau ancaman konkret.
Untuk konteks wilayah, baca Deli–Babura dan pembacaan risiko banjir.
